Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan ganjil genap sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara, khususnya di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Kebijakan ini membatasi penggunaan kendaraan berdasarkan angka terakhir dari plat nomor, di mana mobil dengan plat genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap, dan sebaliknya untuk plat ganjil.
Pelanggaran terhadap aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan denda sebesar Rp 500.000 untuk pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan ganjil genap.
Peraturan Ganjil Genap pada Mobil Listrik
Namun, dalam upaya mendukung transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, pemerintah memberikan pengecualian bagi mobil listrik dari aturan ganjil genap. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019, yang menggarisbawahi bahwa kendaraan listrik tidak ikut terikat oleh regulasi tersebut, mengingat bahwa mereka tidak menghasilkan emisi gas buang dan oleh karena itu tidak memperburuk kualitas udara.
Selain kebebasan dari aturan ganjil genap, mobil listrik juga mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, kendaraan listrik tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sementara tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan baru biasanya mencapai 11%, mobil listrik hanya dikenakan tarif 1% dari harga jual.
Baca Juga: Spesifikasi Dan Harga Mobil Lexus Rx 270
Pemerintah juga memberikan insentif tambahan, seperti pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik, khususnya yang menggunakan teknologi Battery Electric Vehicles (BEV). Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 11 Mei 2023. Peraturan ini menjadi landasan bagi pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor serta alat berat lainnya.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga menyediakan insentif non-fiskal. Salah satunya adalah pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap, yang memudahkan para pengguna kendaraan listrik dalam beraktivitas di jalan raya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan berbasis listrik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Secara keseluruhan, dengan berbagai kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke solusi transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.